detikcom |
- PKB akan Daftar di Kemenkum HAM 3 Minggu ke Depan
- PT KAI Masih Periksa Gerbong KA Taksaka yang Anjlok di Banyumas
- Bandara Changi Diperbaiki, Penerbangan Garuda ke Singapura Delay
- KA Serayu I Anjlok di Ciamis, KA Dari Bandung Ke Solo Terhambat
- Wakil Ketua DPR Minta Polisi Hindari Baku Tembak
- Pengeroyok Tukang Bajaj di Jatinegara Ditangkap
- Berkaca dari Kasus Nurhayati, Priyo Ingatkan Anggota DPR Hati-hati Bicara
- Bus Mayasari Terbakar di Exit Tol Lenteng Agung, Lalin Tersendat
- Denny Indrayana: Remunerasi Hanya Menyelesaikan Korupsi Kecil
- PDIP: Pemerintah Harus Berani Rombak Kontrak Asing
PKB akan Daftar di Kemenkum HAM 3 Minggu ke Depan Posted: 04 Jun 2011 11:15 PM PDT PKB pimpinan Muhaimin Iskandar hampir rampung melakukan verifikasi jumlah kader mereka yang ada di tingkat cabang. Setelah semuanya selesai, PKB akan segera mendaftar ke Kemenkum HAM sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pemilu 2014. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
PT KAI Masih Periksa Gerbong KA Taksaka yang Anjlok di Banyumas Posted: 04 Jun 2011 11:02 PM PDT |
Bandara Changi Diperbaiki, Penerbangan Garuda ke Singapura Delay Posted: 04 Jun 2011 10:44 PM PDT |
KA Serayu I Anjlok di Ciamis, KA Dari Bandung Ke Solo Terhambat Posted: 04 Jun 2011 10:38 PM PDT |
Wakil Ketua DPR Minta Polisi Hindari Baku Tembak Posted: 04 Jun 2011 10:37 PM PDT |
Pengeroyok Tukang Bajaj di Jatinegara Ditangkap Posted: 04 Jun 2011 10:20 PM PDT |
Berkaca dari Kasus Nurhayati, Priyo Ingatkan Anggota DPR Hati-hati Bicara Posted: 04 Jun 2011 10:01 PM PDT |
Bus Mayasari Terbakar di Exit Tol Lenteng Agung, Lalin Tersendat Posted: 04 Jun 2011 09:58 PM PDT |
Denny Indrayana: Remunerasi Hanya Menyelesaikan Korupsi Kecil Posted: 04 Jun 2011 09:35 PM PDT Remunerasi telah dinikmati aparat penegak hukum. Meski demikian penyakit suap masih saja menjangkiti, sebut saja menjangkiti hakim Syarifuddin. Remunerasi ditengarai hanya bisa menyelesaikan korupsi kecil. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
PDIP: Pemerintah Harus Berani Rombak Kontrak Asing Posted: 04 Jun 2011 09:22 PM PDT Sudah saatnya pemerintah berani meregulasikan perjanjian/kontrak karya dan undang-undang ekonomi nasional yang tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yakni berdaulat secara ekonomi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
You are subscribed to email updates from detiknews To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |