detikcom |
- Minta Jokowi Bertindak, WNI di New York Gelar Aksi #SaveKPK
- Sesalkan Komentar Tedjo, Golkar: Pendukung KPK Jelas, Mereka Adalah Tokoh
- Kadispenad: Tak Ada Prajurit TNI AD yang Bersiaga Jaga KPK
- Soal Kasus BW, Peradi Minta Polri Cermati Aturan Soal Profesi Advokat
- Manuver Hendropriyono di Tengah Cicak vs Buaya Jilid III
- Ical: KPK dan Polri Sama-sama Penegak Hukum, Biar Selesaikan Sendiri
- Zainal Arifin Muchtar: Kasus Mirip BG dan BW Pernah Terjadi di Negara Lain
- Bambang Widjojanto Diimbau Tidak Mundur dari KPK
- Ironi Aktivis Pro KPK Disebut Demagog hingga Rakyat Tak Jelas
- Ketua Komisi III DPR: Saya Tak Setuju Imunitas KPK, Semua Ada Aturannya
| Minta Jokowi Bertindak, WNI di New York Gelar Aksi #SaveKPK Posted: 24 Jan 2015 11:02 PM PST  Aksi #SaveKPK juga digelar WNI yang bermukim di New York, AS. Mereka meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Sesalkan Komentar Tedjo, Golkar: Pendukung KPK Jelas, Mereka Adalah Tokoh Posted: 24 Jan 2015 10:53 PM PST  Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno membuat pernyataan yang menuai kritik keras karena menyebut pendukung KPK sebagai rakyat nggak jelas. Golkar turut menyesalkan komentar 'blunder' sekelas menko tersebut.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Kadispenad: Tak Ada Prajurit TNI AD yang Bersiaga Jaga KPK Posted: 24 Jan 2015 10:37 PM PST  Sejumlah pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat disebut telah disiagakan untuk bersiaga di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kabar itu diluruskan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kolonel Wuryanto.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Soal Kasus BW, Peradi Minta Polri Cermati Aturan Soal Profesi Advokat Posted: 24 Jan 2015 10:36 PM PST  Peradi menegaskan profesi advokat keduanya sebelum menjadi komisioner KPK, yang jadi dasar laporan ke Mabes Polri, punya aturan khusus (lex specialis).This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Manuver Hendropriyono di Tengah Cicak vs Buaya Jilid III Posted: 24 Jan 2015 10:35 PM PST  Setelah Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK jadi tersangka, Presiden Jokowi menunda pelantikan calon tunggal Kapolri itu. Namun salah satu pentolan KIH Hendropriyono terus bermanuver agar Jokowi lekas melantik Komjen Budi jadi Kapolri. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Ical: KPK dan Polri Sama-sama Penegak Hukum, Biar Selesaikan Sendiri Posted: 24 Jan 2015 10:11 PM PST  Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menanggapi santai ketegangan antara Polri dengan KPK. Ical berharap masalah itu dapat diselesaikan masing-masing institusi.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Zainal Arifin Muchtar: Kasus Mirip BG dan BW Pernah Terjadi di Negara Lain Posted: 24 Jan 2015 10:07 PM PST  Direktur Pukat Fakultas Hukum UGM, Dr Zainal Arifin Muchtar mengatakan kasus yang mirip dengan kasus Komjen Budi Gunawan dan KPK Bambang Widjojanto juga pernah terjadi di negara lain.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Bambang Widjojanto Diimbau Tidak Mundur dari KPK Posted: 24 Jan 2015 09:53 PM PST  Advokat senior, Kamal Firdaus meminta Bambang Widjojanto agar tidak mundur dari Komisioner KPK. Sebab bila dia mundur target berbagai pihak yang ingin melumpuhkan KPK berhasil.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Ironi Aktivis Pro KPK Disebut Demagog hingga Rakyat Tak Jelas Posted: 24 Jan 2015 09:45 PM PST  Di saat KPK dalam kondisi genting ratusan aktivis pro KPK terus menyuarakan rakyat untuk bersatu padu mengawal pemberantasan korupsi. Ironisnya, upaya rakyat menyelamatkan KPK ini justru menuai kritik dari menteri dan elite pendukung pemerintahan Jokowi.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Ketua Komisi III DPR: Saya Tak Setuju Imunitas KPK, Semua Ada Aturannya Posted: 24 Jan 2015 09:37 PM PST  Ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin menanggapi usulan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) yang salah satu isinya mengatur hak imunitas bagi pimpinan KPK.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from news.detik To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
